Foto: Istimewa/detikcom
KABARPOST- DPP PDIP mengeluarkan instruksi agar kadernya tidak memberikan komentar terkait Pilgub DKI untuk sementara waktu. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, instruksi tersebut bisa dimaknai berbagai macam.
Ray Rangkuti mengatakan, imbauan dari DPP PDIP itu bisa dimaknai penegasan PDIP menarik dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terlebih diketahui ada beberapa simpatisan PDIP yang memberikan KTP-nya untuk mendukung Ahok.
"Sangat bisa diartikan instrusi itu supaya kadernya mencabut dukungan dari Ahok," kata Ray Rangkuti saat ditemui usai diskusi Polemik Sindo: Kontestasi Pilkada DKI, di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).
Foto: Diskusi Pilgub DKI (Jordan/detikcom)
Ray mengatakan, sebelumnya Ahok selalu dibenturkan antar individu. Kini, isu berganti. Ahok pun dibenturkan dengan partai.
"Pak Ahok dulu dihadapkan dengan Lulung, dengan M Taufik Gerindra, dan itu bukan isu lagi. Menurut saya itu bukan by design. Sekarang tanpa diduga Ahok maju lewat independen. Ternyata reaksi dari PDIP berlebihan. Hanya satu kalimat yang membuat panas, yaitu deparpolisasi," jelas Ray.
"Sekarang semua berubah, dari Ahok versus Lulung, Taufik, sekarang Ahok versus PDIP. Sekarang dia melawan yang namanya gerbong. Kalau dulu perorangan," imbuhnya.
Sementara itu, dalam acara yang sama Ketua DPP PDIP Andreas Pareira mengatakan, surat edaran itu dilakukan untuk mendinginkan suasana politik jelang Pilgub DKI. Pasalnya, Andreas menilai waktu untuk Pilgub DKI masih panjang.
"Pilkada ini masih sangat pagi. Proses perjalanan Pilkada ini masih panjang. Karena itu DPP PDIP mengeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bambang DH dan Sekjen Pak Hasto Kristiyanto. Itu menginstruksikan kepada seluruh kader PDIP di DKI Jakarta untuk jangan dulu memberikan komentar politik yang menyangkut Pilkada ini, yang kemudian membuat situasi Pilkada ini terpolarisasi secara politik," ujar Andreas.
Dia mengatakan, PDIP memberikan kesempatan kepada Ahok untuk menuntaskan pekerjaannya sebagai Gubernur DKI dengan baik. Kebijakan ini diambil PDIP agar rakyat juga merasakan kinerja Ahok dengan baik tanpa terganggu dengan urusan politik.
"Kita beri kesempatan kepada Pak Ahok dan Pak Djarot untuk melaksanakan tugas pemerintah di DKI sampai akhir masa jabatan dengan baik. Ini akan berimbas dan menguntungkan masyarakat. Karena mereka berdua itu sekarang adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI," kata Andreas.
Ray Rangkuti mengatakan, imbauan dari DPP PDIP itu bisa dimaknai penegasan PDIP menarik dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terlebih diketahui ada beberapa simpatisan PDIP yang memberikan KTP-nya untuk mendukung Ahok.
"Sangat bisa diartikan instrusi itu supaya kadernya mencabut dukungan dari Ahok," kata Ray Rangkuti saat ditemui usai diskusi Polemik Sindo: Kontestasi Pilkada DKI, di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).
Foto: Diskusi Pilgub DKI (Jordan/detikcom)Ray mengatakan, sebelumnya Ahok selalu dibenturkan antar individu. Kini, isu berganti. Ahok pun dibenturkan dengan partai.
"Pak Ahok dulu dihadapkan dengan Lulung, dengan M Taufik Gerindra, dan itu bukan isu lagi. Menurut saya itu bukan by design. Sekarang tanpa diduga Ahok maju lewat independen. Ternyata reaksi dari PDIP berlebihan. Hanya satu kalimat yang membuat panas, yaitu deparpolisasi," jelas Ray.
"Sekarang semua berubah, dari Ahok versus Lulung, Taufik, sekarang Ahok versus PDIP. Sekarang dia melawan yang namanya gerbong. Kalau dulu perorangan," imbuhnya.
Sementara itu, dalam acara yang sama Ketua DPP PDIP Andreas Pareira mengatakan, surat edaran itu dilakukan untuk mendinginkan suasana politik jelang Pilgub DKI. Pasalnya, Andreas menilai waktu untuk Pilgub DKI masih panjang.
"Pilkada ini masih sangat pagi. Proses perjalanan Pilkada ini masih panjang. Karena itu DPP PDIP mengeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bambang DH dan Sekjen Pak Hasto Kristiyanto. Itu menginstruksikan kepada seluruh kader PDIP di DKI Jakarta untuk jangan dulu memberikan komentar politik yang menyangkut Pilkada ini, yang kemudian membuat situasi Pilkada ini terpolarisasi secara politik," ujar Andreas.
Dia mengatakan, PDIP memberikan kesempatan kepada Ahok untuk menuntaskan pekerjaannya sebagai Gubernur DKI dengan baik. Kebijakan ini diambil PDIP agar rakyat juga merasakan kinerja Ahok dengan baik tanpa terganggu dengan urusan politik.
"Kita beri kesempatan kepada Pak Ahok dan Pak Djarot untuk melaksanakan tugas pemerintah di DKI sampai akhir masa jabatan dengan baik. Ini akan berimbas dan menguntungkan masyarakat. Karena mereka berdua itu sekarang adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI," kata Andreas.
Sumber : detik.com
0 Response to "Apa Maksud Instruksi PDIP Agar Kadernya Tak Buat Gaduh Soal Pilgub DKI?"
Post a Comment